Senin, 31 Desember 2018

KEBIJAKAN,PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN

NAMA: REZA IRFANSYAH PUTRA
NIM:171201024
KELAS: HUT 3 B
TUGAS KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN USU



Assalamualaikum,Apa kabar para pembaca?Saya harap,para pembaca sekalian dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang satu apapun.Oke,kali ini,saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan perundang-undangan di Bidang Kehutanan,mulai dari tingkat Desa,Kecamatan,Kabupaten/Kota,Provinsi,hingga Nasional.

Untuk yang pertama,saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Desa(Perdes) di Bidang Kehutanan.
Yang pertama,saya akan menampilkan Peraturan Desa(Perdes) Desa Tambak,Kecamatan Kuala Cenaku,Kabupaten Indragiri Hulu,Provinsi Riau.Para pembaca,bisa klik link dibawah,untuk melihat Perdes tersebut
 http://perdes.pemdes.kemendagri.go.id/?go=peraturan.read&id=16630
Dari Perdes tersebut,bisa dilihat bahwa,Perdes tersebut mengatur tentang Sistem Pengelolaan Hutan di Desa Tambak.Dan tujuan dari Perdes itu dibuat karena untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui LPHD(Lembaga Pengelola Hutan Desa)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADesa) dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.
Selain itu,tujuan dibuatnya Perdes tersebut dikarenakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tambak di Sektor Kehutanan secara berkelanjutan.Dan pada Perdes yang dikeluarkan oleh Pemdes Desa Tambak tersebut terdiri dari 14 Pasal dan 9 Bab.

Perdes selanjutnya,akan saya tampilkan Perdes Desa Kwadungan,Kecamatan Kalikajar,Kabupaten Wonosobo.Para pembaca bisa klik link dibawah ini,untuk melihat isi dari Perdes tersebut
http://blognyakwadungan.blogspot.com/2013/09/perdes-pemeliharaan-lingkungan-hidup.html
Dari Perdes tersebut,bisa dilihat bahwa,Perdes tersebut mengatur tentang Pemeliharaan Hutan Desa dan Mata Air di Desa Kwadungan.Dan tujuan mengapa Perdes tersebut dibuat oleh Pemdes Desa Kwadungan adalah
Pemeliharaan  Hutan Desa dan Mata Air Desa bertujuan untuk :
a.    menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup  dan kelestarian Hutan Desa;
b.   menjaga kelestarian fungsi Hutan Desa;
c.    menjaga kelestarian Mata Air Desa.
Pada Perdes Desa Kwadungan ini terdiri dari 9 pasal dan 8 Bab.
Perdes berikutnya,akan saya tampilkan Perdes Desa Labbo,Kabupaten Bantaeng.Para pembaca bisa klik link dibawah ini untuk melihat isi dari Perdes tersebut
https://www.cifdes.web.id/2016/07/download-peraturan-desa-tentang-hutan-desa.html
Perdes ini berisi tentang Hutan Desa,baik itu Pengelolaannya,Penjagaannya,dan Pengembangannya.Tujuan dari dibuatnya Perdes tersebut adalah  
1)    Penyelenggaraan  Hutan Desa di maksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui BUMDes dalam memanfaatkan  sumberdaya hutan secara lestari
2)    Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejateraan masyarakat Desa labbo secara berkelanjutan
Perdes tersebut terdiri dari 14 pasal dan 9 Bab.
Sebenarnya,masih banyak lagi Perdes yang ada di Indonesia,namun sebagian besar desa tersebut tidak mempublikasikannya.Selanjutnya,saya akan menjelaskan tentang Peraturan di Bidang Kehutanan dalam Tingkat Kecamatan
Nah,untuk di Tingkat Kecamatan,Peraturan Camat tidak dapat saya temukan,karena mungkin tidak ada yang mempublikasikan Peraturan Camat tersebut.Namun di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung,Jawa Barat,mereka membuat TuPokSi(Tugas Pokok dan Fungsi) salah satu Seksi di bidang Pemberdayaan masyarakat.Seksi tersebut memiliki tugas salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian perijinan penetapan / penyelenggaraan , fasilitasi, pembinaan ,rekomendasi, pengendalian pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.Jadi,bisa diambil kesimpulan bahawa,Seksi inilah yang mengurusi mengenai Kehutanan di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya,saya akan menjelaskan mengenai Kebijakan Peraturan dan Perundang Undangan di Sektor Kehutanan,di Tingkat Kabupaten/Kota.
Untuk yang pertama,saya akan mengulas Perda di Kabupaten Kolaka Utara tentang Kehutanan Daerah.Para pembaca bisa klik link dibawah ini,untuk melihat isi dari Perda tersebut
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KOLAKA%20UTARA_5_2009.pdf
Dalam Perda tersebut,berisi tentang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan,izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,izin pemungutan hasil hutan bukan kayu,Dana reboisasi,retribusi dan provisi sumber daya hutan di daerah kabupaten Kolaka Utara.
Tujuan dibuatnya Perda tersebut adalah meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.Pada Perda tersebut,terdapat 45 Pasal dan 10 Bab.

Kemudian,saya akan menjelaskan Perda Kabupaten Maros.Nah,para pembaca bisa klik link dibawah ini untuk melihat isi Perda tersebut
http://makassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/PERDA-NO.05-TAHUN-2009-TTG-KEHUTANAN-MASYARAKAT.pdf
Pada Perda tersebut,dapat dilihat bahwa Perda tersebut mengatur tentang Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros.Tujuan dibuatnya Perda tersebut adalah Kehutanan masyarakat diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dan aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.
Pada Perda tersebut terdiri dari 56 Pasal dan 7 Bab.

Kemudian,saya akan menjelaskan tentang Perda yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bulungan.Para pembaca bisa klik link dibawah untuk melihat isi perda tersebut
http://jdih.bulungan.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Perda-No.-4-Tahun-2009-ttg-Pengelolaan-hutan-manggrove.pdf
Perda tersebut mengatur tentang PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MUARA SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
Perda tersebut diterbitkan dengan tujuan 
Pengelolaan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai berazaskan :
a.Perlindungan (konservasi), pengelolaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam dan seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas kelestarian sumber daya alam tersebut;
b.Pengendalian, dimana pengelolaan mangrove dikendalikan oleh tim pengamanan,sehingga menjamin kelestarian yang didasarkan pada kemampuan daya dukung alam;
c.Pemanfaatan, dimana pemanfaatan dilakukan secara rasional untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada Perda ini,terdiri dari 25 Pasal dan 12 Bab.
Selanjutnya,saya akan menjelaskan Kebijakan Peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Kehutanan di Tingkat Provinsi
Untuk yang pertama,saya akan menjelaskan tentang Perda di Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.Untuk melihat isi dari Perda tersebut,para pembaca bisa klik link dibawah ini
http://www.bphn.go.id/data/documents/11pdprovjabar010.pdf 
Pada Perda tersebut mengatur dan berisi tentang Pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan,Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu,dan masih banyak lagi.Pada Perda tersebut,terdiri dari 78 Pasal dan 22 Bab.

Selanjutnya,saya akan menjelaskan tentang Perda di Provinsi Sulawesi Tengah.Perda tersebut berisi tentang Pencabutan 3 Perda Provinsi Sulawesi Tengah di Bidang Kehutanan.Agar pembaca dapat mengetahui isi perda tersebut,para pembaca bisa klik link dibawah ini
http://www.jdih.sultengprov.go.id/peraturan/%28%20NOMOR%2010%20TAHUN%202009%20%29%20PENCABUTAN%203%20%28TIGA%29%20PERATURAN%20DAERAH%20PROPINSI%20SULAWESI%20TENGAH%20DI%20BIDANG%20KEHUTANAN.pdf
Kemudian,saya akan menjelaskan tentang Perda provinsi Kalimantan Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.Untuk mengetahui isi Perda tersebut,para pembaca dapat klik link dibawah ini
 http://gcftaskforce-database.org/assets/downloads/managed/indonesia/west_kalimantan/west_kalimantan_provincial_regulation_6_1998.pdf
Selanjutnya,saya akan menjelaskan tentang Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Nasional baik itu Permen(Peraturan Menmteri) dan UUD 1945
 PERMENHUT RI  No.: P.1/Menhut-II/2014 Tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah (Silahkan Baca DI SINI)

PERMENHUT RI  No.: P.2/Menhut-II/2014 Tentang
Penugasan (Madebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (Forest Climate Change)

PERMENHUT RI  No.: P.3/Menhut-II/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintaha (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
(Baca/download Permenhut DI SINI)

PERMENHUT NO:P.4/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.5/Menhut-II/2014 TENTANG
Pedoman Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microloght Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO.:P.7/Menhut-II/2014 TENTANG
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan
(lihat download pdf permenhut DI SINI)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.8/Menhut-II/2014 TENTANG
Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi

PERMENHUT NO: P.9/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya
Baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.10/Menhut-II/2014 TENTANG
Petunjukan Teknis Jabatan Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.11/Menhut-II/2014 Tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.12/Menhut-II/2014 TENTANG

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.13/Menhut-II/2014 Tentang
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.14/Menhut-II/2014 TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN
baca/download pdf di sini

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:P.15/Menhut-II/2014 Tentang
PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN
Baca/download pdf permenhut di sini


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.16/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.17/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.18/Menhut-II/2014 Tentang


Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.19/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENETAPAN PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.20/Menhut-II/2014 Tentang
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.21/Menhut-II/2014 Tentang
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.22/Menhut-II/2014 Tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Operasi Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2012
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.23/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/Menhut-II/2012 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.24/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA PENULISAN REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR), DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH)
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.25/Menhut-II/2014 Tentang
PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.26/Menhut-II/2014 Tentang
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.27/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2010 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.28/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.29/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.34/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.30/Menhut-II/2014 Tentang
INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTR

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.31/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.32/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.33/Menhut-II/2014 Tentang
INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.34/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.35/Menhut-II/2014 Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.5/MENHUT-II/2013 TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.36/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN NASIONAL,TAMAN HUTAN RAYA,TAMAN WISATA ALAM, DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PARIWISATA ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.37/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.38/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUAKA ALAM,KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU, DAN HUTAN ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.39/Menhut-II/2014 Tentang
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.40/Menhut-II/2014 Tentang
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.41/Menhut-II/2014 Tentang
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.42/Menhut-II/2014 Tentang
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.43/Menhut-II/2014 Tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.44/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.45/Menhut-II/2014 Tentang
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.46/Menhut-II/2014 Tentang
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.47/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.48/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.49/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.50/Menhut-II/2014 Tentang
Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia Atau Indonesia Certified Emission Reduction
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.51/Menhut-II/2014 Tentang
Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.52/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.53/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.54/Menhut-II/2014 Tentang
Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.55/Menhut-II/2014 Tentang
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.56/Menhut-II/2014 Tentang
Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.57/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.58/Menhut-II/2014 Tentang
Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.59/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.60/Menhut-II/2014 Tentang
Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.61/Menhut-II/2014 Tentang
Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.62/Menhut-II/2014 Tentang
Izin Pemanfaatan Kayu
(ddownload pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.63/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran Dan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.64/Menhut-II/2014 Tentang
Penerapan Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.65/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
(baca/download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.66/Menhut-II/2014 Tentang
Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.67/Menhut-II/2014 Tentang
Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(baca/download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.68/Menhut-II/2014 Tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.69/Menhut-II/2014 Tentang
Penetapan Musim Berburu Satwa Buru (download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.70/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-Ii/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.71/Menhut-II/2014 Tentang
Memiliki Dan Membawa Hasil Berburu
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.72/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Dari Perbenihan Tanaman Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.73/Menhut-II/2014 Tentang
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan / Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.74/Menhut-II/2014 Tentang
Penerapan Teknik Silvikultur Dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.75/Menhut-II/2014 Tentang
POLISI KEHUTANAN (download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.76/Menhut-II/2014 Tentang
Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
(download pdf permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.77/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengangkatan, Pembebastugasan, Pemberhentian Dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pemegang Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkup Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.78/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.79/Menhut-II/2014 Tentang
Pemasukan Satwa Liar Ke Taman Buru Dan Kebun Buru
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.81/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.82/Menhut-II/2014 Tentang
Nama-Nama Dan Uraian Jabatan Struktural Lingkup Kementerian Kehutanan
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.83/Menhut-II/2014 Tentang
Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.84/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-Ii/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.85/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
(baca/download permenhut di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.86/Menhut-II/2014 Tentang
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.87/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.88/Menhut-II/2014 Tentang
Hutan Kemasyarakatan
baca/download permenhut di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.89/Menhut-II/2014 Tentang
Hutan Desa  (download di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.90/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-Ii/2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkup Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.91/Menhut-II/2014 Tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara
(download di sini)

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.92/Menhut-II/2014 Tentang
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.94/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang pedoman penyelenggaraan kebun bibit rakyat
download di sini

Peraturan bersama antara Mendagri, Menhut, Menteri PU dan Kepala BPN tentang
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan
download di sini

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.95/Menhut-II/2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.96/Menhut-II/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.97/Menhut-II/2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.98/Menhut-II/2014 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015
baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.100/Menhut-II/2014 tentang
Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change)

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.101/Menhut-II/2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah
Baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.102/Menhut-II/2014
Pedoman Pelaksanaan Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change)
baca/DOWNLOAD di sini

Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No.:P.103/Menhut-II/2014
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi  (baca/download di sini)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya (download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air (download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah Dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara Dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, Dan Dampak Perubahan Iklim (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Me Nlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 Tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas Dan/Atau Informasi Kebakaran Hutan Dan Lahan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRe publik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kap.3/4/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download pdf)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (download)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kkl.1/2018 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88019 (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Pp.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/20182018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan. (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang. (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah (download)


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Kebun Bibit Rakyat (download)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan (download)


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.90/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Penugasan Khusus Dan Penarikannya Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Download)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Download)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan (Download)
Pada UUD 1945,Terdapat pasal 33 yang berbunyi
 Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Sekian,penjelasan saya kali ini,saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua,sebenarnya masih banyak kebijakan peraturan dan perundang undangan di tingkat desa,kecamatan,kabupaten/kota,provinsi,bahkan nasional,tapi karena keterbatasan saya,jadi hanya beberapa yang saya tampilkan.
TERIMAKASIH
SAMPAI JUMPA,WASSALAM  
 

MAKALAH PENILAIAN HUTAN (KERUING)

Makalah Penilaian Hutan                                                                     Medan, Oktober 2019 PENILAIAN MANFAAT HASI...